(Foto: Warga di Banda Aceh, Sulthan Alfaraby)
BANDA ACEH - Kembali terdengar kabar yang cukup menghebohkan dan menjadi perbincangan di kalangan mahasiswa dan akademisi terkait permasalahan batas tanah antara dua kampus di Banda Aceh, Senin (06/07/2020).
Pantauan Tim Liputan 23, kedua kampus yang tidak bisa disebutkan namanya tersebut, pernah menghebohkan jagad maya pada tahun 2019 silam dan kemudian permasalahan tersebut berakhir pada kegiatan Diskusi Publik di halaman asrama salah satu kampus serta mengundang pakar-pakar dan akademisi untuk membahas permasalahan batas tanah maupun 'hak klaim' aset antara kedua kampus tersebut agar tidak menjadi polemik besar di kemudian hari.
Salah seorang warga di Banda Aceh, Sulthan Alfaraby yang pada tahun 2019 silam pernah ikut berdiskusi terkait masalah tersebut, menganggap bahwa permasalahan ini merupakan hal yang biasa dan jangan dibesar-besarkan.
"Biasa itu, jangan dibesar-besarkan", ujarnya singkat saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Tim Liputan 23 segera meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan jawaban singkatnya. Beliau menanggapi, jika permasalahan 'klaim tanah' hari ini antara kedua kampus tak kunjung selesai, maka beliau berharap untuk diadakan sebuah Diskusi Publik seperti tahun 2019 silam dengan mengundang pakar-pakar maupun akademisi agar bisa menghadirkan solusi kongkrit dan mempererat silaturahmi.
"Masalah klaim tanah ini pernah heboh di 2019 lalu, belum lagi kasus pintu pagar lapangan tugu kampus yang sempat digembok saat kegiatan mahasiswa baru sehingga pada saat itu kita tidak diizinkan masuk. Lebih baik diadakan sebuah forum layaknya Diskusi Publik dan kemudian undang kedua belah pihak untuk bersilaturahmi, ini yang kita perlukan sekarang. Karena keributan itu tidak ada gunanya, apalagi ini golongan terpelajar, malu jika dilihat oleh masyarakat. Saya apresiasi untuk mereka yang pernah mengadakan diskusi tahun 2019 lalu, sehingga cepat meredam emosi teman-teman. Saya juga teringat dan sadar akan perkataan seorang ibu pada saat diskusi masalah ini tahun 2019 lalu, bahwa kita itu keluarga, dua kampus ini adalah ibarat kakak dan adik. Pendidikan di Aceh akan lemah tanpa kedua kampus ini yang merupakan sentral pendidikan yang menata peradaban", ungkapnya.
Terakhir, beliau menerangkan bahwa ada hal yang lebih penting dipermasalahkan terkait dengan keributan yang tidak ada gunanya, yakni terkait permasalahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dan sistem pembelajaran.
"Saya menanggapi ini sebagai seorang warga saja ya. Jadi, ada adik saya juga yang berkuliah di kedua kampus tersebut, mereka mengatakan berbagai permasalahan terkait UKT ini yang janggal dan sistem pembelajaran yang kacau. Harusnya, ini yang lebih diprioritaskan dan mari kita stop saling ribut yang tidak ada gunanya. Buat diskusi itu adalah saran saya, kalau perlu ada konsumsi seperti kari kambing untuk yang berhadir, seperti tahun 2019 lalu", tutupnya.
Pantauan Tim Liputan 23, kedua kampus yang tidak bisa disebutkan namanya tersebut, pernah menghebohkan jagad maya pada tahun 2019 silam dan kemudian permasalahan tersebut berakhir pada kegiatan Diskusi Publik di halaman asrama salah satu kampus serta mengundang pakar-pakar dan akademisi untuk membahas permasalahan batas tanah maupun 'hak klaim' aset antara kedua kampus tersebut agar tidak menjadi polemik besar di kemudian hari.
Salah seorang warga di Banda Aceh, Sulthan Alfaraby yang pada tahun 2019 silam pernah ikut berdiskusi terkait masalah tersebut, menganggap bahwa permasalahan ini merupakan hal yang biasa dan jangan dibesar-besarkan.
"Biasa itu, jangan dibesar-besarkan", ujarnya singkat saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Tim Liputan 23 segera meminta penjelasan lebih lanjut terkait dengan jawaban singkatnya. Beliau menanggapi, jika permasalahan 'klaim tanah' hari ini antara kedua kampus tak kunjung selesai, maka beliau berharap untuk diadakan sebuah Diskusi Publik seperti tahun 2019 silam dengan mengundang pakar-pakar maupun akademisi agar bisa menghadirkan solusi kongkrit dan mempererat silaturahmi.
"Masalah klaim tanah ini pernah heboh di 2019 lalu, belum lagi kasus pintu pagar lapangan tugu kampus yang sempat digembok saat kegiatan mahasiswa baru sehingga pada saat itu kita tidak diizinkan masuk. Lebih baik diadakan sebuah forum layaknya Diskusi Publik dan kemudian undang kedua belah pihak untuk bersilaturahmi, ini yang kita perlukan sekarang. Karena keributan itu tidak ada gunanya, apalagi ini golongan terpelajar, malu jika dilihat oleh masyarakat. Saya apresiasi untuk mereka yang pernah mengadakan diskusi tahun 2019 lalu, sehingga cepat meredam emosi teman-teman. Saya juga teringat dan sadar akan perkataan seorang ibu pada saat diskusi masalah ini tahun 2019 lalu, bahwa kita itu keluarga, dua kampus ini adalah ibarat kakak dan adik. Pendidikan di Aceh akan lemah tanpa kedua kampus ini yang merupakan sentral pendidikan yang menata peradaban", ungkapnya.
Terakhir, beliau menerangkan bahwa ada hal yang lebih penting dipermasalahkan terkait dengan keributan yang tidak ada gunanya, yakni terkait permasalahan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa dan sistem pembelajaran.
"Saya menanggapi ini sebagai seorang warga saja ya. Jadi, ada adik saya juga yang berkuliah di kedua kampus tersebut, mereka mengatakan berbagai permasalahan terkait UKT ini yang janggal dan sistem pembelajaran yang kacau. Harusnya, ini yang lebih diprioritaskan dan mari kita stop saling ribut yang tidak ada gunanya. Buat diskusi itu adalah saran saya, kalau perlu ada konsumsi seperti kari kambing untuk yang berhadir, seperti tahun 2019 lalu", tutupnya.
