-->

Dampak Covid - 19 Pada Masyarakat perekonomian persiapan kanwil DJPB dalam Mengawal APBN

Laporan: REDAKSI author photo

Liputan23.com - Banda Aceh I penghujung tahun 2020 telah dilalui Tahun yang penuh dengan tantangan dan kerja keras.  Tahun dimana pandenmi Covid-19 mulali merebak di seluruh wilayah di Indonesia tak terkecuali di Aceh Pandemi ini memberikan dampak уang signiikan pada sektor kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan.(13/1)


Pertumbuhan ekonomi nasional y-on-y di trwulan I tahun 2020 tumbuh di angka 3 0% namun terkontraksi pertumbuhannya sebesar-5.3% di trwulan II. 


Pada triwulan III telah menunjukan arah perbaikan, pertumbuhan ekonoml meningkat menjadi -3,5%.  Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi semakin memburuknya dampak Covid-19 ini.


Langkah yang diambil pemerintah adalah meningkatkan pembiayaan untuk menutup selisih yang lebih besar daripada penerimaan dan belanja negara.  Kebijakan ini mengakibatkan pelebaran defisit menjadi 6.34% terhadap PDB. 


Hal ini tertuang dalam perubahan postur APBN melalui Perpres 54/2020 dan kemudian diubah lagi menjadi Perpres 72/2020.  APBN 2020 bersifat countercylical, salah satunya melalui kebijakan refocusing dan realokasi anggaran belanja serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka penanganan dampak Covid-19.  Termasuk dari PEN, termasuk untuk bidang kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak, remulihan ekonomi sektor usaha terutama UMKM. 


Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menghadapi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi regional yang dinamis dan luar biasa.  Syafriadi, Kepala Kanwil DJPЬ Provinsi Aceh mengungkapkan: "Penanganan Covid-19 dan Program PEN dibiayai dari APBN yang dialokasikan oleh pemerintah mencapai Rp695,2 triliun ke dalam 6 kluster"


Usaha "pada acara Media Meeting Pelaksanaan APBN Tahun 2020 (13/1) untuk mengawali rangkaian kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-17 Tahun 2021. Lebih lanjut Keрala Kanwil DJPЬ Provinsi Aceh menjelaskan bahwa realisasi angapka tidak berafiliasi  atau 96.1% dari target Rp1.699.9 triliun. Ujar nya,"


Untuk Belanja Negara sendiri mencapai Rр2.589.9 triliun atau 94.6% dari pagu Rp2.739.2 tiliun.  Sementara untuk Aceh, realisasi Belanja Kementerian / Lembaga mencapai Rp12.552 miliar dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp6.595 miliar atau 97.9% dari pagu, Belanja Barang sebesar Rp3.864 miliar (93.6%), Belaranja Modal. Sebesar Rp.2.052 miliar (93,1%) dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp42 miliar (97,9%).


Sedangkan untuk realisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Aceh mencapai Rp6.794 millar.  Rinciannyа adalah DAK Fisik sebesar Rp1,816 miliar atau 92,9% dari pagu dan Dana Desa sebesar Rp4.978 miliar (99,9%).


APBN 2021 Pada tanggal 25 November 2020, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Wakil Presiden bapak Ma'ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatl telah menyerahkan Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Dana  Transanterkasi  2021 di Istana Negarа, Jakarta. 


Sedangkan untuk DIPA Kementerian / Lembaga dan Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Provinsi Aceh telah diserahkan oleh Gubernur Aceh Ir.  H. Nova Iriansyah, M.T didampingi oleh Kerala Kanwil DJPЬ Provinsi Aceh Syafriadi pada tanggal 27 November 2020 di kantor Gubernur Aceh. 


Total alokasi Belanja Negara di Aceh mencapai Rp.48 8 triliun dari Kementerian / Lembaga sebesar: Rp14,4 triliun dan Alokasi TKDD sebesar Rp34,4 triliun. Ucap nya ,"


Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKDD lebin awal ini menunjukan komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi dan transformasi ekonomi lebih cepat Upaya ini merupakan Bukti  bahwa  Indonesia dapat tetap produktif di masa pendemi covid - 19.


APBN Tahun 2021 menjadi sangat penting untuk mendukung penanganan pandemi kelanjutan.  pemulihan ekonomi, dan transisi pembangunan nasional kembali ke jalurnya.  Pemerintah akan fokus mengarahkan kebijakan fiskal dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekopomi dan penguatan Reformasi.


Program PEN  tetap melalui perlindungan sosial, dukungan sektoral K/L dan Pemda, dukungan UMK dan dunia usaha, serta perpajakan.  APBN tahun 2021 diprioritaskan pada sektor pendidikan, рerlindungan sosial, infrastruktur dan kesehatan namun secara berangsur diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi


Antara lain melalui pembangunan kawasan industri dan pengembangan   Karpasitas teknologi informasi dan komunikasi akan ditingkatkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ujar nya,"

Harapannya, APBN 2021 di Aceh dapat lebih dikelola dengan baik, efektif dan akuntabel.  Semangat kolaboratif yang didukung oleh integritas dan optimisme, serta  ketahanan yang berkelanjutan. 


Hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan anggaran.  Untuk itu dibutuhkan akselerasi pelaksanаan АPBN dengan melakukan usaha-usaha persepsi realisasi belanja, yang salah satunya adalah dengan melaksanakan proses lelang lebih awal,


Hal ini siaga agar perekonomian di Aceh dapat bergerak lebih baik lagi, serta peningkatan dan pemerataan pembangunan.  Dukungan seluruh pihak dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah menjadi prasyarat mutlak dalam mendukung kita semua untuk meraih kesuksesan dalam pemulihan ekonomi di Aceh. Tutupnya (win)

Share:
Komentar

Berita Terkini