Aceh Termiskin di Sumatera, Civil Society Berikan Solusi hingga Desak Copot Pejabat

Laporan: LIPUTAN 23

BANDA ACEH - Penduduk miskin di Aceh meningkat 19 ribu orang pada September 2020. Secara persentase, angka kemiskinan di Serambi Mekah sebesar 15,43% atau tertinggi di Sumatera. Diberitakan oleh Detik Finance, data tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh Ihsanurrijal dalam konferensi pers virtual, Senin (15/2/2021).

Civil Society (Masyarakat Madani), Sulthan Alfaraby, menanggapi hal tersebut dengan memberikan solusi kepada Pemerintah Aceh yang kini dipimpin oleh Gubernur Nova Iriansyah.

"Yang pertama, kita tentunya kecewa berat. Aceh dengan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang berlimpah, namun pada hari ini masih belum mampu mensejahterakan rakyatnya. Saya menduga, ini faktor salah kelola pada roda pemerintahan di Aceh yang terjadi hingga saat ini", ujarnya.

Sulthan Alfaraby mengatakan, Pemerintah Aceh harus segera sadar dan membenahi roda pemerintahan agar berjalan sesuai dengan visi misi Pemerintahan Aceh.

"Visi misi Pemerintahan Aceh salah satunya adalah mensejahterakan rakyat, yang dalam konteks ini adalah memberantas kemiskinan. Kita harapkan, jajaran Pemerintah Aceh harus bekerja dengan optimal dan ikhlas, jangan pernah bermain-main dengan jabatan yang diamanahkan, karena saudara sekalian digaji oleh uang rakyat Aceh", tegasnya.

Aktivis mahasiswa sekaligus penulis buku itu juga membantah, jika faktor angka kemiskinan Aceh bertambah dikarenakan dampak Covid-19 semata.

"Saya bantah jika ada yang ngomong bahwa kemiskinan Aceh itu bertambah hanya karena pandemi. Padahal, sebelum pandemi Aceh juga pernah mendapat predikat termiskin. Tak usahlah menyalahkan pandemi, harusnya yang dievaluasi itu kinerja pemerintah. Kita heran, di tengah kucuran dana berlimpah, Aceh masih miskin. Kita harusnya malu dengan provinsi lain", terangnya.

Terakhir, Alfaraby juga tidak hanya menginginkan hal ini menjadi ajang untuk saling menyalahkan satu pihak. Menurutnya, apa yang terjadi pada Aceh saat ini merupakan tanggung jawab bersama yang harus dibenahi hingga tuntas.

"Ini bukan ajang untuk menyalahkan satu pihak, melainkan ini adalah tanggung jawab bersama. Saran saya kepada Pemerintah Aceh, copot saja Kepala Dinas atau pejabat instansi yang kerjanya main-main. Ganti saja dengan yang lebih mampu dan bekerja ikhlas. Masih banyak masyarakat di daerah butuh bantuan serta perlu ditangani melalui instansi terkait, tidak bisa kita lalai lagi akan hal ini. Ini tugas bersama agar masalah di Aceh bisa dibenahi hingga tuntas, karena faktor kemiskinan ini saling berkaitan dengan semua elemen", tutupnya.
Share:
Komentar

Berita Terkini