(Foto: Dok, ist)
BANDA ACEH - Aliansi Pemuda Aceh Menggugat (APAM) akan mengadakan aksi demonstrasi, Senin (14/03/2021) terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi di Provinsi Aceh saat ini.
APAM menilai, kinerja Pemerintah Aceh dan DPRA serta jajaran belum menunjukkan hasil yang optimal untuk mensejahterakan masyarakat Aceh pasca perdamaian.
Dalam hal ini, APAM yang sudah melakukan aksi demonstrasi berkali-kali di Kantor Gubernur Aceh dan DPRA waktu silam tersebut, akan terus bergerak demi kepentingan masyarakat Aceh yang dinilai hari ini butuh kesejahteraan dari segi ekonomi dan pendidikan serta berbagai sektor lainnya.
Dalam tuntutannya, Koordinator APAM Maulida Ariandy S (Mou) menyampaikan beberapa hal terkait permasalahan di Aceh.
"Kita akan mendesak gubernur Aceh untuk segera mengupayakan penanggulangan kemiskinan di Aceh, dan segera mengalokasikan 20% APBA untuk atasi kemiskinan Untuk di anggarkan tahun 2022", ujarnya.
Selanjutnya, APAM juga menuntut keterbukaan anggaran pengadaan tiga Kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, jenis Fery Roro, yang menelan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2020, Rp378 miliar.
"Harus adanya transparansi anggaran pembelian tiga unit kapal Aceh Hebat berjenis Roro", tambahnya.
APAM juga mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak “tidur” alias diam melihat berbagai masalah di Aceh Anggota Dewan diminta menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapai cita-cita pembangunan Aceh Hebat seperti yang ada dalam Program Aceh Hebat sebenarnya jangan malah bermain mata dengan Gubernur Aceh ketika pokir sudah disahkan oleh Eksekutif.
"Kita juga akan menuntut DPRA segera membentuk tim khusus atau Pansus untuk mengungkap persoalan yang ada di Aceh baik Persoalan tidak transparansi nya dana Covid 19 dan proyek multiyears juga persoalan Kapal Aceh hebat sehingga tidak merugikan Aceh dan Rakyat Aceh", terangnya.
Pihaknya juga menyatakan akan meminta DPRA jangan bermain mata dengan Gubernur selama ini dan tingkatkan pengawasan persoalan di Aceh agar juara kemiskinan Nomor satu di Sumatra bisa keluar selanjutnya “APAM juga mendukung Pemerintah Pusat mengusut penggunaan dana Otsus selama ini di Aceh yang kurang Transparansi.
Aksi ini juga akan dilakukan dengan mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti memakai masker dan menjaga jarak. (*)
