Kegiatan tersebut, merupakan bagian dari program target vaksinasi 1 juta dosis kepada masyarakat yang melibatkan Kepolisian dan TNI di seluruh wilayah Indonesia.
Target vaksinasi menyasar kepada kelompok masyarakat yang memiliki umur di atas 18 tahun, kaum rentan yakni lanjut usia, dan pekerja publik.
Pada kesempatan kali ini, Presiden Joko Widodo mendengar setiap aspirasi dari penanggung jawab kegiatan vaksinasi yang difasilitasi oleh setiap Komando Daerah Militer (Kodam) TNI dari berbagai daerah secara virtual. Banyak wilayah yang menyatakan, bahwa masyarakat antusias terhadap upaya vaksinasi yang dilakukan di wilayah terkait.
Seperti yang dialami oleh, Kodam V Brawijaya di Jatim dan Kodam IX Udayana di Bali mengaku kekurangan vaksin COVID-19.
Sebab, masyarakat berbondong-bondong mengikuti vaksinasi yang dilakukan pada fasilitas militer yang dimiliki Kodam terkait. Banyaknya masyarakat tersebut, berbanding terbalik dengan ketersediaan vaksin yang diberikan oleh pemerintah.
Atas laporan tersebut, Kepala Negara merespon akan segera menambahkan jumlah vaksin COVID-19 yang diperuntukkan bagi program vaksinasi. Hampir dua kali lipat dari jumlah vaksin akan dikirim ke daerah-daerah yang memiliki antusiasme tinggi terhadap vaksinasi tersebut.
"Saat ini sekitar 269 ribu vaksin, kalau saya siapkan vaksin 400 ribu yakin sanggup?," tuturnya.
Setelah mendengar kesanggupan dari para Kodam terkait, Presiden Joko Widodo segera menindak lanjuti mengirimkan permintaan vaksin pada fasilitas Kodam terkait. Sehingga, pengiriman vaksin dapat segera dilakukan dalam beberapa waktu ke depan.
"Urusan tambahan vaksin akan saya sampaikan ke Panglima TNI, Kapolri dan Menteri Kesehatan agar segera sebanyak-banyaknya vaksin bisa disuplai ke daerah," katanya.
Ia juga mengimbau, kepada seluruh pemangku kepentingan terkait penanganan COVID-19 dapat selalu berpartisipasi secara aktif di lapangan. Terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan (prokes) harus dilakukan upaya yang maksimal.
"Saya ingin menekankan agar tindakan lapangan dan langkah di lapangan seperti mengontrol dan mengecek dilakukan oleh gubernur bupati, walikota dan didukung TNI dan Polri dalam utamanya disiplin prokes," kata Presiden.
