Liputan23.Com - Pemerintah Aceh kembali melakukan vaksinasi Covid-19 secara massal, ini dilakukan untuk mengurangi terpapar wabah Covid-19. Vaksin dilakukan pada semua Aparatur Sipil negara (ASN) di Pemerintahan Aceh dan Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh. Namun kebijakan vaksinasi massal yang dilakukan Pemerintah dipandang lain oleh Pengamat sosial Usman Lamreung.
Usman menyatakan, Pemerintah perlu menjelaskan sejauh mana efektivitas kekebalan tubuh setelah divaksin, sebab dia mengaku ada orang-orang yang sudah divaksin juga ikut terpapar virus berbahaya tersebut. Ia menyebutnya gubernur Aceh Nova Iriansyah.
"Terkait dengan vaksin, masih ada keresahan masyarakat terkait ekfektifitas vaksin dalam menghadang pandemi covid-19. Ada banyak berita yang berkembang dalam masyarakat bahwa vaksin belum menjamin terbebas dari terpapar Covid-19, karena banyak yang sudah vaksin, namun masih ada yang terpapar Covid-19,"kata Usman yang juga Akademisi dari Universitas Abulyatama, Aceh Besar kepada acehstandar.com, Jumat (4/6/2021).
"Bukti paling dekat, gubernur Aceh Nova Iriansyah sendiri positif Covid-19 meski sudah dua kali divaksin. Jadi tak bisa disalahkan jika masyarakat resah mempertanyakan untuk apa di vaksin kalau tetap masih terpapar Covid-19?,"tambah Usman.
Selain persoalan tadi, Putra Aceh Besar ini pun menerima banyak informasi yang beredar dan meresahkan tentang vaksin seperti dugaan kandungan logam, dan teknologi nano. Masyarakat resah, tapi tidak punya pilihan karena ada kewajiban untuk divaksin oleh pemerintah.
"Sepertinya pemerintah terkesan gagap dan tidak mampu menjelaskan apapun terkait efektifitas vaksin dalam menghalau virus corona. Pemerintah harus berpikir ulang atas kontradiksi ini, divaksin tapi tetap terpapar Covid-19 versus terpapar tapi sembuh tanpa sebelumnya pernah divaksin,"ujarnya.
Itu sebabnya, dia meminta Pemerintah agar menjelaskan perihal efektivitas vaksin ke masyarakat, kenapa tetap ada yang terpapar meski sudah divaksin.
"Jadi pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang mereka sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkan. Pememerintah Aceh wajib memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek resiko dan efektifitas vaksin agar masyarakat tidak resah, juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan sebagai pondasi legitimasi, agar masyarakat percaya pada penguasa,"sebut Usman. (*)
