Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Aceh Sasmita, SH, MH., Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pidie Zulkifli, ST. Serta dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari para pelaku usaha, UKM, Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan UKM Kabupaten Pidie.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Pidie mengatakan bahwa memiliki sebuah merek merupakan hal yang penting dalam menjalankan dan memajukan suatu usaha.
"Berbicara masalah merek adalah hal yang lahir dari kreatifitas, dimana merek ini harus didaftarkan untuk mencegah penggunaan merek tanpa izin," ujar Wakil Bupati.
"Pendaftaran merek bukan hanya sekedar selembar sertifikat tapi hal ini berdampak besar dan akan dirasakan oleh generasi kita selanjutnya," sambungnya.
Selanjutnya, Wakil Bupati Pidie mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM atas acara promosi dan diseminasi merek yang dilaksanakan.
Sementara itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Aceh Sasmita, SH, MH menyampaikan bahwa merek mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan perekonomian.
"Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindugan hukum terhadap hak atas kepemilikan merek," ujarnya.
Pada kesempatan itu juga Sasmita, SH,MH mengajak Pemerintah Daerah Kabupaten Podie untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan trasional yang ada di Kabuapten Pidie untuk didaftarkan segera.
Acara ditutup dengan penyerahan surat pencacatan Ekspresi Budaya Tradisional Kupiah Meukutop oleh Kadiv Pelayanan hukum dan HAM kepada Wakil Ketua Dekranas Daerah Kabupaten Pidie dan penyematan Kupiah Meukutop.(ip_pd)
