"Kontroversi impor beras 1.5 juta ton di bulan Mei - Juni disaat petani panen raya di respon oleh Presiden bahwa tidak akan ada impor, tapi faktanya kok jadi begini? Tanya Riyono Ketua DPP PKS bidang Tani dan Nelayan.
Manajemen dan politik pangan nasional kita semakin tidak jelas, inkordinasi antar lembaga dalam pemerintahan yang simpang siur membuat sebuah kebijakan bias siapa yang akan bertanggungjawab. Akibatnya rakyat yang menjadi korban, bilang impor di tiadakan namun ternyata ada juga kegiatan impor, imbasnya harga gabah petani hancur.
Menurut Riyono kondisi perberasan nasional tercatat bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020, naik tipis 0,08 persen atau 45.170 ton dari produksi pada 2019 yang sebesar 54,60 juta ton.
Jika dikonversikan menjadi beras, maka sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Realisasi ini naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.
Peningkatan produksi akan bisa naik di 2021. BPS mencatat potensi produksi padi dalam negeri selama Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).
"Siapa yang berani impor beras sebanyak 41.600 Ton ini? Kok berani "melawan" perintah Presiden untuk tidak melakukan impor. Presiden harus tegas dan ungkap siapa yang yang melakukan impor? Papar Riyono Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan.(1/9).pk.s)
