Pemkab Pidie melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Pidie Nomor 364 Tahun 2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh dengan luasan kumuh sebesar 67,04 Ha terdapat di Pidie. Rencana aksi penanganan permukiman kumuh Pidie dituangkan dalam memorandum program RP2KP-KP, diantaranya rencana penataan kawasan prioritas yaitu Kawasan Kumuh Zona Prioritas I dengan luas 48,61 Ha yang akan dilaksanakan di tahun 2020 hingga 2021.
Lingkup kawasan yang ditata adalah 11,04 Ha meliputi 3 (tiga) gampong, yaitu gampong Pante Teungoh, Blok Sawah dan Keramat Dalam di Kecamatan Kota Sigli. Penataan Kawasan kumuh di sepanjang garis sempadan sungai Krueng Baro merupakan bagian dari program Pemkab Pidie dalam revitalisasi kawasan sempadan Sungai Krueng Baro.
Pemkab Pidie melaksanakan penataan kawasan kumuh yang berkolaborasi dengan pemerintah pusat. Terkait pendanaan penanganan kawasan kumuh tersebut, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam penanganan kawasan kumuh, dalam hal ini pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran dari APBD untuk pembebasan lahan dan pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan dana untuk pelaksanaan fisik.
Konsep penataan kawasan kumuh Zona Prioritas 1 Sub Kawasan Krueng Baro Kota Sigli Kab. Pidie adalah konsep urban desain dengan mewujudkan permukiman yang berada dilokasi penataan sebagai bagian dari waterfront city.
Penataan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh yang berada di sepanjang sempadan sungai Krueng Baro,dengan membangun Jalan Pendistrian dan Jembatan Penyeberangan, Ruang Terbuka Publik dan Drainase sehinggan membuat lokasi ini menjadi indah dan merupakan Distinasi Wisata Baru bagi masyarakat Pidie Khususnya.
Banyak masyarakat yang merasa puas dan senang, hal itu tampak pada banyaknya masyarakat yang berkunjung ke lokasi penataan kawasan Krueng Baro untuk bersantai bersama teman ataupun keluarga.
Selain itu, penataan kawasan kumuh Krueng Baro menjadi roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, hal ini terlihat banyaknya pedagang-pedagang yang datang untuk menjual berbagai macam aneka jajanan bagi pengunjung.
Untuk diketahui, Program KOTAKU merupakan program yang diarahkan untuk menangani permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan. Program ini memiliki target penanganan seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi target nasional.
Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan Perumahan Kumuh yang kemudian diperbaharui dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) menginisiasi kolaborasi melalui program KOTAKU dengan pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh.(adv)
