Hal ini mengemuka dalam seminar Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memaparkan bahwa Kemenkumham telah mengambil langkah-langkah terobosan dan strategis dalam mendorong program Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional dengan memaksimalkan layanan digital.
“(Layanan digital) antara lain, layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, sampai pada layanan keimigrasian yang bertujuan untuk menghadirkan layanan publik optimal serta menjawab kebutuhan pengguna di masa yang penuh ketidakpastian akibat pandemi COVID-19,” paparnya di Graha Pengayoman, Selasa (12/10/21).
Selain itu, terdapat juga akselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui pembenahan regulasi diantaranya UU Kepailitan, UU Perseroan Terbatas, Kemudahan Memperoleh kredit, perdagangan lintas batas (trading accross border), dan penyederhanaan proses perizinan.
Baru-baru ini, Yasonna juga meresmikan peluncuran aplikasi digital Perseroan Perorangan. Aplikasi ini merupan bentuk dukungan bagi pelaku UMKM.
“Ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dan HAM untuk mempermudah pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil, serta menjadi dorongan untuk memulihkan perekonomian dari tekanan pandemi COVID-19,” terang guru besar PTIK tersebut.
Untuk memudahkan invesasi asing, Kementerian Hukum dan HAM berkomitmen dalam ease of doing bussiness. Dengan kebijakan ini, investor asing dapat melakukan pra investasi di Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan.
“Ini merupakan sebuah inovasi karena investor asing tersebut dalam menanamkan modalnya tanpa harus melalui berbagai persyaratan dan alur birokrasi yang rumit,” tutup Yasonna.
Menegaskan kembali pernyataan Yasonna, Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap BudhI Revianto juga mengingatkan kepada jajarannya untuk menjadikan dunia digital sebagai kebiasaan baru. Dengan kerja serba digital, negara akan banyak melakukan penghematan. Selain itu, Andap juga minta agar dilakukan pemotongan anggaran yang tidak prioritas seperti paket meeting.
“Untuk menghemat anggaran, jadikan kerja secara digital sebagai kebiasaan, potong anggaran yang tidak prioritas, potong biaya paket meeting dan evaluasi perjalanan dinas yang tidak urgent,” tegas mantan Kapolda tiga kali itu. (khi)
