Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria mengatakan hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang diperkirakan akan membuat jumlah PNS terus mengalami penurunan.
"Dengan adanya inovasi teknologi, sepuluh tahun lagi mungkin tidak ada PNS. Mungkin semuanya PPPK, karena tidak diperlukan lagi PNS ke depan," kata Bima dalam Webinar Adaptasi Kebiasaan Baru di Lembaga Internasional beberapa waktu lalu.
Namun demikian, tidak semua pekerjaan PNS ini akan digantikan oleh robot. Masih akan ada beberapa pekerjaan yang tidak akan bisa digantikan sehingga akan berdampak pada jumlah rekrutmen PNS yang akan dilakukan pemerintah.
Kepala Biro Hukum, Humas dan Kerjasama BKN Satya Pratama mengatakan, dengan demikian nantinya jumlah PNS tidak akan menjadi sebanyak sekarang.
"Tidak (dihilangkan), tetap ada PNS. Namun jumlahnya tidak gemuk atau besar," kata dia kepada CNBC Indonesia.
Namun demikian, memang belum bisa dipastikan pekerjaan apa saja yang akan dihilangkan dari PNS ini.
Hal ini sebenarnya sudah pernah disinggung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengatakan bahwa birokrasi akan menjadi lebih efisien jika sudah tak lagi ditangani manusia.
Salah satu profesi yang disinggungnya adalah bagian administrasi.
"Ini bukan barang yang sulit. Barang yang mudah dan memudahkan kita untuk memutuskan sebagai pimpinan di daerah maupun nasional," kata Jokowi di depan seluruh kementerian/lembaga saat memberikan pengarahan dalam pembukaan Musrenbangnas RPJMN 2020-2024 pada Desember 2019 lalu.
"Nanti dengan big data yang kita miliki, jaringan yang kita miliki, memutuskan akan cepet sekali kalau kita pakai AI. Tidak bertele-tele, tidak muter-muter," lanjutnya.
Dari sisi birokrasi dinilai akan lebih mudah, begitu juga dengan dari sisi anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga tidak semakin terbebani akibat tingginya kebutuhan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS. Belum lagi pensiunan PNS yang juga harus ditanggung negara.
Penerapan penggunaan robot dalam administrasi negara ini ternyata sudah pernah dikaji oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
Teknologinya bisa disediakan oleh pemerintah maupun swasta, namun masalah yang muncul adalah ketidakmampuan PNS untuk memanfaatkan teknologi.
Misalnya untuk menggantikan eselon III dan eselon IV dengan robot dibutuhkan sebuah data latih yang dari data itu akan dihubungkan dengan algoritma. Barulah robot atau kecerdasan buatan akan bisa menggunakan algoritma dari data tersebut.
Sejalan dengan itu, jumlah PNS memang terus mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir.
Jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah PNS memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam
"Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak Tahun 2016," tulis buku tersebut.
Secara rinci, pada tahun 2015 jumlah PNS tercatat sebanyak 4.593.604 orang. Kemudian turun menjadi 4.374.341 di 2016 dan turun lagi menjadi 4.289.396 di 2017.
Lalu di 2018 jumlah PNS kembali turun menjadi 4.185.503 orang dan naik tipis menjadi 4.189.121 di 2019. Namun, di 2020 jumlah PNS aktif kembali turun menjadi 4.168.118 orang.
Kemudian pada 2021 per Juni jumlahnya menjadi 4.081.824 orang yang terdiri dari PNS yang bekerja pada instansi pemerintah pusat sebanyak 949.050 (23%) dan PNS yang bekerja pada instansi pemerintah daerah berjumlah 3.132.774 (77%).
Sumber : CNBC Indonesia
