BANDA ACEH – Polemik Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh dinilai sengaja digiring untuk mengalihkan perhatian publik dari kinerja Gubernur Aceh Muzakkir Manaf atau Mualem.
Penilaian itu disampaikan Anggota DPRK Banda Aceh Abdul Rafur. Ia menyebut isu JKA saat ini sengaja disetting agar masyarakat terfokus pada satu persoalan, sehingga menutupi isu lain terkait kepemimpinan Mualem.
“Saya menilai ini sengaja disetting agar masyarakat terfokus pada isu JKA sehingga tertutup isu lain dari kegagalan Gubernur Mualem dalam memimpin Aceh,” kata Rafur, Rabu (6/5/2026).
Rafur meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan menyerang Sekretaris Daerah Aceh. Menurutnya, tidak logis jika Sekda mengambil keputusan strategis soal anggaran tanpa persetujuan pimpinan.
“Tidak mungkin Sekda berani mengotak-atik anggaran tanpa persetujuan atasan. Dalam hal ini tentu saja gubernur. Sekda itu bekerja di bawah pimpinan, jadi jangan sampai masyarakat salah sasaran,” tegasnya.
Ia menilai narasi yang berkembang berpotensi memecah belah masyarakat. Rafur mengimbau publik tidak mudah diadu domba oleh isu yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Masyarakat jangan mau diadu domba. Jangan hanya menyerang satu pihak tanpa melihat persoalan secara utuh,” ujarnya.
Rafur menegaskan polemik JKA harus dilihat secara objektif dan transparan. Pemerintah perlu memberi penjelasan jernih agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Menurut dia, jika ada perubahan atau penyesuaian anggaran, harus disampaikan terbuka ke publik berikut alasan dan dasar kebijakannya
