Liputan23.com | Langsa, 6 Juli 2026 – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi0 Aceh bersama Pemerintah Aceh menegaskan komitmen jaga stabilitas harga dan percepat digitalisasi keuangan daerah. Komitmen itu dikukuhkan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Aceh di Kota Langsa.
Pertemuan ini sejalan dengan bauran kebijakan BI dan Pemerintah untuk sinergi pengendalian inflasi pangan, menjaga inflasi dalam sasaran 2,5±1%, sekaligus mendorong pertumbuhan melalui pengembangan UMKM, keuangan inklusif, dan digitalisasi.
*Inflasi Aceh Juni 2026: 5,84% (yoy)*
Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyampaikan inflasi Aceh Juni 2026 sebesar 0,56% (mtm) atau 5,84% (yoy) berdasarkan data BPS. Tekanan utama berasal dari penyesuaian harga bensin nonsubsidi, masuk musim tanam cabai merah dan padi, serta anomali cuaca yang hambat panen bawang merah dan aktivitas nelayan.
Secara spasial, Kabupaten Aceh Tengah (Takengon) catat inflasi tahunan tertinggi 7,25% (yoy). Sementara Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh) terendah 3,89% (yoy) seiring deflasi bulanan.
BI optimis kondisi ini terkendali lewat penguatan sinergi lintas daerah. Ada 5 langkah strategis yang didorong BI:
1. *Menjaga inflasi* sesuai sasaran nasional 2,5±1% dan IPH rendah
2. *Fasilitasi Distribusi Pangan* (FDP)/operasi pasar tepat waktu dan sasaran
3. *Memperkuat pasokan* via urban farming komunitas, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), dan subsidi ongkos angkut
4. *Memastikan ketersediaan* distributor/off-taker di setiap wilayah
5. *Memperkuat kualitas data* neraca pangan daerah
*Digitalisasi: Semua Pemda Aceh Masuk Tahap Digital*
Hasil evaluasi Championship TP2DD 2025 catat 9 TP2DD di Aceh naik peringkat dan 11 TP2DD naik skor.
Lebih membanggakan, Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester-2 2025 menunjukkan seluruh Pemda di Aceh sudah berada di tahap _Digital_ dengan indeks di atas 80% untuk kanal pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Inovasi yang mendukung: implementasi QRIS untuk PBB-P2, digitalisasi PKB lewat aplikasi Seudati terintegrasi e-Samsat, serta pengembangan aplikasi Syedara untuk pengelolaan keuangan daerah terintegrasi.
*7 Komitmen Pimpinan Daerah se-Aceh*
Sekda Aceh, Muhammad Nasir mewakili Gubernur, menegaskan pengendalian inflasi dan digitalisasi saling melengkapi untuk pemulihan ekonomi Aceh pascabencana. Ia arahkan TPID Kab/Kota bersikap preventif lewat perencanaan produksi, kelancaran distribusi, dan penguatan cadangan pangan.
